by

Menolak Penerapan UU Omnibus Law, Buruh Geruduk Kantor DPRD Sumsel

PALEMBANG – Memperingati May Day, Ratusan buruh Se-Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan aksi demo dan mogok di depan kantor DPRD Sumsel.

Dalam aksinya, mereka menuntut menolak penerapan UU Omnibus Law, turunkan harga bahan pokok, sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, Revisi UU SP/SB, tolak upah murah, hapus Outsourcing, tolak kenaikan pajak PPN, sahkan RPP perlindungan ABK dan buruh migran, Tolak pengurungan peserta PBI Jaminan kesehatan dan tuntutan lain-lainnya.

Terpantau SUMEKS.CO, Sabtu (14/5) di lokasi buruh yang dipimpin oleh korlap menyuarakan sejumlah tuntutan untuk keberlangsungan kehidupan buruh.

Arus lalin menuju Jl Pom IX pun sedikit tersendat karena adanya penyempitan jalan karena buruh yang memadati separuh jalur. Sehingga anggota kepolisian ikut turun untuk mengatur lalu lintas.

Koordinator lapangan aksi buruh, Ramlianto mengatakan pihaknya membawa 18 tuntutan yang ingin disuarakan kepada Pemerintah dan DPRD Sumsel.

“Salah satunya kami menolak penerapan UU Omnibus Law yang dinilai belum bisa mensejahterakan kaum buruh. Kehidupan buruh tidak seimbang antara pemasukan dengan pengeluaran. Dimana harga bahan pokok naik sedangkan upah kami tidak ada kenaikan sejak tahun lalu,” ungkap Ramlianto disela-sela aksi unjuk rasa.

Menurutnya, kehidupan buruh di Sumsel masih sangat memprihatinkan, dimana kenaikan upah belum terlaksana sedangkan harga pokok terus naik.

“Makanya kami minta batalkan UU Omnibus Law, agar kehidupan buruh bisa sejahtera,” terangnya. (dey)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Berita Lain-nya